Event Nasional News

Webinar Nasional KSDI Hadirkan Prof. Mahfud MD (Menkopolhukam RI) & Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (Wakapolri)

Jakarta,Beritarem.com,-Terhitung sejak bulan Maret hingga saat ini, Indonesia masih berjibaku memerangi pandemi Covid-19 yang semakin menggila.Sejumlah kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik kepada masyarakat dinilai cukup efektif untuk memutus mata rantai penularan Corona. Namun setelah enam bulan atau setelah masuk masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), grafik kenaikan pandemi Covid-19 malah terus meningkat. Bahkan saat ini sudah menembus angka 200 ribu lebih yang terkonfirmasi positif.

Menyoroti persoalan tersebut, Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) pun tedorong untuk menggelar webinar nasional bertema “Evaluasi Enam Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19.” Acara yang dimoderatori Ketua Dewan Pembina KSDI Maruarar Sirait menghadirkan para narasumber,yakni: Prof. Mahfud MD (Menkopolhukam RI), Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (Wakapolri), Faisal Basri (Pengamat Ekonomi UI) dan Muhammad Qodari (Direktur Eksekutif Indobarometer).

Baca Juga: M.Qodari (Pengamat Politik): Selama Pandemi, Pilkada Serentak Berpotensi Jadi Agen Penularan Covid-19

Hadir dalam webinar ini 700 partsipan dari berbagai latarbelakang dan profesi. Ada kepala daerah, aktivis, pengusaha, pengacara, artis dan selebiritis, media, musisi, politisi, pegiat seni dan kebudayaan, akademisi dari berbagai kampus, guru dari berbagai sekolah, dan mahasiswa di berbagai daerah dan lain-lain.

Sebagai moderator, Maruarar Sirait menyambut baik kehadiran KSDI ini, yang di dalamnya sangat beragam baik dari sisi suku, agama, etnis dan latarbelakang profesi. Menurut Maruarar, saat ini yang paling penting adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas perbedaan apapun. Dan setiap keputusan negara dan pemerintah disampaikan dengan baik dan terbuka. “Tidak ada pemerintahan yang sempurna, namun Indonesia ini sangat demokratis. Pak Jokowi sangat demokratis. Demo di Istana juga biasa. Pandangan dari yang obyektif dan subyektif, didengarkan sebagai masukan. Selama tak melanggar UU. Indonesia adalah negara demokratis, sekaligus negara hukum,” ungkap Pria yang kerap disapa Ara.

Ara menilai bahwa para pembicara Webinar ini sangat memahami substansi persoalan. “Kami doakan Pak Mahfud sehat dan bisa membantu Pak Jokowi untuk melakukan gebrakan-gebrakan. Pak Jokowi sudah tepat menyampaikan bahwa ia membutuhkan gebrakan-gebrakan. Dan saya lihat, dari para pembantunya, saya yakin Pak Mahfud adalah orang yang dimaksud dan diharapkan Jokowi karena Pak Mahfud punya modal sosial, intelektual dan karekter yang cukup,” tukas Ara.

Menurut Ketua KSDI, Yayan Sopyani Al Hadi, tujuan webinar ini untuk mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia dalam enam bulan serta mengevaluasi langkah dan respon pemerintah dalam menangani Covid-19. “Juga untuk mengidentifikasi agenda-agenda besar dalam enam bulan ke depan dan kaitannya dengan pandemic Covid-19, serta mengantisipasi potensi masalah dan solusinya agar menjadi masukan untuk pengambilan kebijakan,” ujar Yayan.

Yayan menekankan bahwa evaluasi dan proyeksi ini sangat penting. Lebih-lebih mengingat trend positif Covid-19 di Indonesia masih naik dan terdapat sejumlah agenda besar ke depan seperti jadwal Pilkada serentak di 270 wilayah di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. “Jika tidak diantisipasi dengan detail, serius, disiplin dan tersosialisasi dengan baik maka Pilkada berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19 yang luar biasa,” ungkap Yayan.

Masih kata Yayan, diperkirakan akan ada 106 juta pemilih di Pilkada 2020. Bila dengan angka partisipasi 77,5 persen sesuai target KPU, maka tak kurang dari 82 juta pemilih akan bergerak ke 305 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata TPS berisikan rata-rata 350 pemilih. “Jika tidak dirancang dengan sangat serius, detail dan disiplin, maka boleh jadi Indonesia akan mengalami ledakan bom atom kasus Covid-19. Lonjakan kasus Covid-19 pada skala bom atom tentunya tidak akan tertampung oleh fasilitas rumah sakit. Dan ini pada gilirannya akan menimbulkan chaos dan kepanikan di masyarakat pada skala yang dapat melahirkan krisis sosial politik di level negara,” ujar Yayan. SM

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *